BALI minggu ini kembali penuh. Bandara padat, pelabuhan ramai, jalanan sesak, dan kamar-kamar kos terisi. Ekonomi bergerak, uang berputar, kehidupan berjalan sebagaimana mestinya.
Di saat yang sama, ada satu kebijakan kecil yang terasa sepi tapi efeknya besar, yaitu TPA Suwung, Denpasar, mulai menolak sampah. Sebuah pesan sederhana, bahwa Bali bagian selatan sudah tidak mampu lagi menampung semua sampah yang warganya buang.
Kita paham maksudnya, itu adalah plastik, sisa makanan, sampah rumah tangga. Sampah yang terlihat, sampah yang baunya nyata. Sampah yang selama ini kita hasilkan, buang, lalu kita lupakan.
Tapi, Bali tidak hanya sedang kelelahan menghadapi sampah jenis itu. Ada jenis lain, sampah yang tidak terlihat, tidak berbau, tapi perlahan menggerogoti.
Sampah itu adalah “sampah bernyawa”. Bukan karena tidak berharga, tapi karena perilakunya berjalan tanpa tanggung jawab. Datang, memakai, menikmati lalu meninggalkan beban tanpa pernah merasa memiliki.
Bukan tentang dari mana seseorang berasal, tapi tentang karakter yang ia bawa, yakni nilai, sikap, dan tanggung jawab. Karena tidak semua yang hadir di Bali datang untuk membangun. Sebagian hanya datang untuk mengambil.
Menikmati tanpa menjaga, menggunakan tanpa merawat. Hidup tanpa merasa memiliki. Dan kalau mau jujur lagi, ini bukan soal “orang lain”, ini juga soal diri kita sendiri. Kita tanpa sadar ikut mengajarkan semuanya terjadi seperti itu.
Kita terbiasa diam saat melihat yang tidak benar, kita biarkan pelanggaran kecil lewat begitu saja, kita anggap wajar hal-hal yang seharusnya ditegur. Bahkan kita ikut dan memberi contoh melanggar. Tanpa sadar, kita sudah memberi sinyal: “Tidak apa-apa.”
Kita mungkin tidak pernah bilang itu secara langsung. Tapi sikap diam kita adalah toleransi dan permisif. Memilih tidak peduli sudah cukup jadi izin.
Lama-lama, orang belajar. Bahwa di tempat ini, aturan bisa dilonggarkan. Aturan bisa dinegosiasikan. Tanggung jawab bisa dihindari. Dan ketika itu terus berulang, yang salah tidak lagi terasa salah tapi sudah menjadi semacam “tradisi”.
Ketika toleransi terbuka tanpa arah, yang masuk bukan hanya peluang, tapi juga masalah. Bukan hanya kriminalitas kecil, kriminalitas besar sudah mulai jadi santapan berita mingguan. Mulai pembunuhan anak mafia Ukraina hingga WNA Belanda yang dibunuh oleh dua WNA Brasil.
Tekanan sosial meningkat. Sampah fisik menumpuk, dan sampah perilaku ikut tumbuh di sela-selanya. Namun berbeda dengan plastik, sampah jenis ini tidak bisa diangkut dengan truk. Tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan saja. Ia tumbuh dari pembiaran. Dan hanya bisa berhenti jika kesadaran mulai dihidupkan.
Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mulai dari yang paling dekat, yakni diri sendiri dan lingkungan yang kita kelola. Jika kita punya usaha, pastikan bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga menyaring nilai.
Tidak semua tamu harus diterima tanpa batas, tidak semua perilaku harus ditoleransi demi uang. Tidak semua hal bisa dilakukan demi uang. Standar yang kita pegang hari ini, akan menentukan masa depan Bali.
Kedua, berani membangun sistem yang lebih sadar. Pengelolaan sampah bukan lagi pekerjaan ekstra, tapi bagian dari kepribadian. Begitu juga dengan tata kelola sosial lingkungan, komunitas, dan aturan yang jelas dan transparan.
Bali tidak kekurangan aturan. Yang sering kurang adalah keberanian untuk konsisten melaksanakannya. Ketiga, dan mungkin yang paling penting adalah menghidupkan kembali rasa memiliki. Selama Bali hanya dianggap sebagai tempat mencari makan atau tempat hidup sementara, maka ia akan terus diperlakukan sebagai “TPA”. Buang lalu lupakan.
Berbeda ketika Bali mulai dirasakan sebagai rumah sendiri, maka rasa menjaga akan datang dengan sendirinya. Ini bukan pekerjaan pemerintah saja, bukan juga tanggung jawab satu kelompok. Ini adalah kesepakatan kolektif; apakah kita ingin Bali tetap hidup dan bertumbuh atau hanya sekadar ramai?
Karena pada akhirnya, sampah yang terlihat bisa kita bersihkan. Tapi sampah pembiaran akan merusak masa depan. Dan Bali tidak butuh lebih banyak orang. Bali butuh lebih banyak orang yang sadar. (*)
*) Penulis adalah pengusaha asal Jembrana yang telah lama bermukim di Kuta Selatan, Badung, Bali. Alumnus Program Studi Sosiologi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka.