JEMBRANA, bicarabali.com – Arus mudik Lebaran 2026 di jalur penyeberangan Bali-Jawa menyisakan persoalan serius. Kemacetan panjang yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk menuju Pelabuhan Ketapang bahkan memicu permintaan maaf resmi dari pihak Istana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf atas kemacetan panjang yang terjadi di jalur menuju Gilimanuk. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan pada Selasa, 17 Maret 2026, di Jakarta, menyusul laporan kepadatan ekstrem selama arus mudik.
Kemacetan disebut mencapai sekitar 32 kilometer dan terjadi pada Minggu, 15 Maret 2026, di tengah lonjakan arus mudik yang tinggi. Pemerintah mengakui kepadatan luar biasa di lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanuk menjadi penyebab utama penumpukan kendaraan.
“Memang ada beberapa kejadian yang apa namanya kami mohon maaf, ada penumpukan oleh karena traffic yang cukup luar biasa di penyeberangan Ketapang dan Gilimanuk itu,” kata Prasetyo.
Kemacetan yang terjadi bukan sekadar padat biasa. Di sejumlah titik, antrean kendaraan mengular hingga puluhan kilometer. Para pemudik harus menunggu berjam jam, bahkan lebih dari sembilan jam, untuk bisa menyeberang ke Pulau Jawa.
Situasi ini membuat jalur menuju Gilimanuk berubah menjadi parkiran raksasa. Truk logistik, kendaraan pribadi, hingga bus pariwisata terjebak dalam antrean panjang tanpa kepastian waktu keberangkatan.
Pemerintah Akui Kewalahan, Monitoring Diperketat
Prasetyo memastikan pemerintah terus melakukan pemantauan intensif dan berupaya mencari solusi untuk mengurai kemacetan yang terjadi di lapangan.
“Tapi sepenuhnya kita melakukan terus monitoring dan petugas petugas di lapangan bekerja keras untuk mencari solusi supaya bisa mengurangi kemacetan kemacetan dan antrean antrean,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga kelancaran arus mudik meskipun dihadapkan pada lonjakan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi tahun ini.
Pemerintah juga mengapresiasi masyarakat yang memanfaatkan kebijakan work from anywhere atau WFA untuk mudik lebih awal. Langkah ini dinilai membantu mengurangi kepadatan pada puncak arus mudik.
Selain itu, Prasetyo menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan dan pengelolaan arus mudik, mulai dari kepolisian, Kementerian Perhubungan, hingga BUMN seperti Pelindo dan ASDP Indonesia Ferry.
“Kemudian juga tentunya kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang bertugas di lapangan Kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan antara dengan seluruh BUMN nya, Pelindo, ASDP, dan yang lain lainnya yang telah bekerja keras,” katanya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan sarana transportasi demi mendukung kelancaran arus mudik.
Instruksi tersebut termasuk penambahan armada transportasi laut untuk mengurai antrean di jalur penyeberangan.
“Termasuk menyiapkan kapal kapal laut kita untuk membantu kelancaran arus mudik maupun nanti arus balik ke daerah masing masing,” tutur Prasetyo.
“Macet Horor” yang Terulang
Kemacetan di lintasan Bali Jawa sejatinya bukan fenomena baru. Namun pada mudik tahun ini, skalanya terasa lebih ekstrem. Lonjakan pemudik terjadi dalam waktu hampir bersamaan, menciptakan penumpukan di satu titik krusial yaitu pelabuhan penyeberangan.
Sejumlah laporan bahkan menyebut kondisi di Gilimanuk sebagai “macet horor”. Selain panjang antrean, ketidakpastian waktu tunggu menjadi sumber frustrasi para pemudik.
Bagi warga Bali yang hendak pulang ke Jawa, jalur ini adalah satu satunya pintu darat utama. Setiap musim mudik, titik ini hampir selalu menjadi simpul kemacetan.
Namun peristiwa tahun ini menegaskan bahwa persoalan klasik itu belum benar benar terurai. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan pertumbuhan kendaraan, tekanan terhadap infrastruktur semakin besar.
Istana memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan mudik tahun ini. Pemerintah berjanji mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang, terutama menjelang arus balik.
Kemacetan di Gilimanuk menjadi pengingat bahwa mudik bukan sekadar persoalan teknis transportasi, melainkan fenomena sosial berskala besar yang membutuhkan perencanaan jangka panjang dan koordinasi lintas sektor.
Untuk saat ini, para pemudik hanya bisa berharap perjalanan pulang benar-benar sampai ke tujuan. Sementara pemerintah, setelah menyampaikan permintaan maaf, dituntut membuktikan bahwa evaluasi tidak berhenti sebagai janji tahunan.(BB)