PADA dekade 1980-an, Indonesia mengalami fase emas pembangunan. Pertumbuhan ekonomi sempat menembus kisaran 7–8 persen per tahun. Negara menikmati lonjakan penerimaan dari ekspor minyak setelah krisis energi global yang dipicu oleh 1973 Oil Crisis dan 1979 Oil Crisis.
Sebagai anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) pada masa itu, Indonesia merasakan langsung dampak dari boom komoditas tersebut. Pendapatan negara meningkat pesat, pembangunan infrastruktur meluas, dan akses pendidikan mulai terbuka bagi lebih banyak keluarga.
Muncullah kelas menengah baru. Banyak anak muda memperoleh kesempatan belajar lebih tinggi, bahkan ke luar negeri. Dari ruang sosial yang lebih terbuka ini lahir generasi talenta baru di berbagai bidang. Di dunia musik, publik mengenal nama-nama seperti Chrisye atau indra lesmana, atau dari dunia film banyak muncul aktor-aktor muda berbakat, yang tidak hanya populer tetapi juga membentuk identitas budaya generasi muda saat itu.
Di kampus-kampus seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada, muncul banyak intelektual dan seniman yang kemudian mempengaruhi lanskap budaya Indonesia modern.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat pada masa itu bukan hanya menghasilkan angka makroekonomi yang tinggi. Ia juga menciptakan ruang bagi anak muda untuk bereksperimen, berkarya, dan membangun identitas baru.
Namun empat dekade kemudian, situasinya terasa berbeda. Hari ini banyak anak muda Indonesia justru hidup dalam tekanan ekonomi yang lebih berat. Biaya pendidikan meningkat, lapangan kerja berkualitas terbatas, dan sebagian generasi muda harus fokus pada satu tujuan sederhana: bertahan hidup.
Dalam kondisi seperti ini, kreativitas sering kali menjadi kemewahan. Alih-alih mengejar inovasi atau karya, banyak energi generasi muda terserap untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek. Fenomena ini membuat ruang bagi eksperimen kreatif menjadi semakin sempit.
Di saat yang sama, struktur kepemimpinan juga memperlihatkan pola yang menarik. Banyak pemangku kekuasaan saat ini berasal dari generasi yang tumbuh pada era pembangunan Orde Baru, generasi yang lahir sekitar 1960–1970-an. Generasi ini masih memegang posisi dominan di berbagai bidang—politik, birokrasi, maupun ekonomi. Mereka dibentuk oleh pengalaman pembangunan pada masa pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil.
Namun dominasi yang panjang dari satu generasi juga menimbulkan fenomena yang mulai dibicarakan oleh para pengamat: generational stagnation, atau stagnasi antar generasi.
Istilah ini merujuk pada kondisi ketika regenerasi kepemimpinan dan inovasi sosial berjalan lambat. Generasi yang lebih tua tetap memegang kendali, sementara generasi yang lebih muda belum memiliki cukup ruang atau kesempatan untuk menggantikannya.
Fenomena ini tidak selalu berarti generasi muda memiliki kualitas yang lebih rendah. Dalam banyak kasus, yang terjadi justru sebaliknya: generasi muda menghadapi kondisi ekonomi yang lebih kompleks sehingga energi mereka habis untuk bertahan, bukan untuk mencipta dan berkarya.
Akibatnya, potensi kreatif yang besar tidak sepenuhnya muncul ke permukaan. Sejarah menunjukkan bahwa akselerasi ekonomi sering kali membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan angka. Ia memerlukan ruang sosial yang memungkinkan generasi baru muncul dengan gagasan dan energi segar.
Di sinilah konsep akselerator ekonomi baru mulai mendapat perhatian. Sebagian kebijakan pemerintah saat ini mencoba membangun fondasi jangka panjang melalui investasi sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda.
Namun dampak program seperti ini baru akan terasa dalam jangka panjang. Sementara itu, banyak pengamat melihat bahwa akselerator ekonomi masa depan Indonesia mungkin akan lahir dari sektor lain: kreativitas, teknologi, dan ekonomi digital.
Dalam konteks ini, Bali sering disebut sebagai contoh menarik. Selama puluhan tahun pulau ini dikenal sebagai destinasi pariwisata global. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan seperti Canggu dan Ubud mulai berkembang menjadi ruang pertemuan komunitas kreatif internasional—mulai dari digital nomaden, pengembang teknologi, hingga seniman digital.
Fenomena ini memunculkan gagasan baru, bahwa Bali tidak hanya menjadi pulau wisata, tetapi juga pusat inovasi. Beberapa pengamat bahkan membayangkan wilayah bali utara dan Bali Barat, khususnya kawasan singaraja dan jembrana, sebagai ruang pengembangan teknologi dan ekonomi kreatif yang lebih luas. Dengan ketersediaan lahan yang masih relatif terbuka serta kedekatan dengan ekosistem global Bali, wilayah ini berpotensi berkembang menjadi semacam “island tech hub”.
Konsep ini sering dibandingkan dengan lahirnya Silicon Valley di Amerika Serikat, meskipun Bali memiliki karakter yang berbeda. Jika Silicon Valley berkembang dari industri teknologi murni, Bali justru memiliki potensi unik untuk menggabungkan teknologi dengan seni, budaya, dan kreativitas global.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa akselerator ekonomi yang kuat biasanya bukan sekadar ruang kebebasan, tetapi ekosistem kreatif yang lengkap.
Ekosistem tersebut setidaknya mencakup beberapa unsur penting: pendidikan berkualitas, akses modal bagi inovator muda, ruang kolaborasi seperti studio, komunitas dan inkubator, serta perlindungan hukum terhadap karya kreatif.
Dengan ekosistem seperti itu, anak muda tetap bisa berkarya tanpa harus bertentangan dengan nilai sosial yang hidup di masyarakat. Kreativitas tidak perlu menjadi ancaman bagi tradisi; keduanya justru dapat saling memperkaya.
Pertumbuhan ekonomi pada akhirnya bukan hanya soal angka statistik. Ia juga tentang apakah sebuah generasi memiliki ruang untuk bermimpi dan mencipta.
Jika Indonesia ingin kembali melahirkan generasi talenta seperti pada era 1980-an, mungkin pertanyaan yang paling penting bukan hanya bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi bagaimana membuka ruang bagi generasi muda untuk mengambil peran—dan mengakhiri stagnasi antar generasi yang kini mulai terasa. (BB)
*) Penulis adalah pengusaha asal Jembrana yang telah lama bermukim di Kuta Selatan, Badung, Bali. Alumnus Program Studi Sosiologi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka.