DENPASAR, bicarabali.com – Di tengah derasnya arus digitalisasi dan tuntutan ekonomi hijau, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Untuk menjawab situasi tersebut, Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) bersama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyusun peta jalan nasional guna memperkuat layanan pendampingan bisnis atau Business Development Services (BDS).
Langkah ini dibahas dalam Seminar Nasional dan Workshop Strategis bertajuk “ABDSI Strategic Planning Workshop – Developing the Roadmap Forward” yang digelar di Denpasar-Bali pada Selasa (31/3/2026). Kegiatan selama dua hari ini melibatkan 45 pemangku kepentingan dari berbagai sektor, mulai dari kementerian dan lembaga, mitra pembangunan, akademisi, penyedia BDS, hingga lembaga keuangan.
Forum tersebut menghasilkan draf awal Roadmap Transformasi Kelembagaan ABDSI 2026–2030. Dokumen ini diharapkan menjadi kerangka strategis nasional dalam memperkuat peran BDS sebagai penggerak peningkatan daya saing UMKM di Indonesia.
Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun, berbagai kendala masih membayangi, seperti keterbatasan akses pembiayaan, kesulitan menembus pasar, hingga rendahnya kapasitas teknologi dan standardisasi usaha.
“Ekosistem BDS dan asosiasi yang kuat penting untuk menerjemahkan tujuan pembangunan menjadi hasil nyata bagi UMKM. Di tengah tantangan digitalisasi dan pasar yang kian kompleks, peran BDS menjadi krusial. Workshop ini membangun visi bersama untuk memperkuat ABDSI dalam memberdayakan UMKM, menciptakan pekerjaan layak, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Djauhari Sitorus, Manajer Proyek PROMISE II Impact ILO.
Ketua Umum DPN ABDSI, Cahyadi Joko Sukmono, menegaskan bahwa penyusunan peta jalan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat posisi organisasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendampingan bisnis di Indonesia.
“Peta jalan ini merupakan komitmen kolektif untuk menjadi mitra yang lebih kredibel, efektif, dan berkelanjutan bagi pemerintah, sektor swasta, dan terutama bagi jutaan UMKM di Indonesia,” kata Cahyadi.
Dari perspektif pemerintah, pendekatan berbasis data dinilai menjadi kunci dalam mendorong UMKM naik kelas. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Fitri Rinaldi, menekankan bahwa pembenahan data akan membuat program pemberdayaan lebih tepat sasaran.
“Tantangan utama UMKM masih mencakup keterbatasan akses pasar dan kemitraan, akses pembiayaan, serta kapasitas teknologi dan standardisasi, terutama karena mayoritas UMKM kita masih berskala mikro. Karena itu, penguatan ekosistem, termasuk layanan BDS, menjadi kunci agar UMKM dapat berkembang dan berdaya saing,” ujarnya.
Selain itu, efektivitas layanan BDS juga menjadi perhatian penting. Yanis Saputra dari proyek PROMISE II Impact ILO menjelaskan bahwa pendekatan layanan perlu lebih terarah dan berbasis praktik terbaik di lapangan. Hal ini mencakup pemilihan usaha yang tepat untuk didampingi, penerapan skema layanan berbayar untuk meningkatkan komitmen, serta fokus pada penyelesaian masalah nyata yang dihadapi pelaku UMKM.
Selama workshop, peserta juga terlibat dalam dialog kebijakan bersama pemerintah, termasuk Bappenas dan Kementerian UMKM, serta diskusi kelompok terarah (FGD) yang membahas berbagai pilar strategis. Di antaranya tata kelola organisasi, pengembangan keanggotaan, standar profesional, hingga penguatan kemitraan lintas sektor.
Hari kedua kegiatan difokuskan pada peningkatan kapasitas konsultan BDS sekaligus finalisasi draf awal peta jalan. Proses ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga implementatif di lapangan.
Ke depan, roadmap ini diharapkan menjadi acuan nasional dalam memperkuat kelembagaan ABDSI sekaligus meningkatkan kualitas layanan BDS secara menyeluruh. Dengan ekosistem yang lebih terkoordinasi, profesional, dan berkelanjutan, UMKM diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan, menembus pasar yang lebih luas, serta terintegrasi dalam rantai nilai global. (BB/Rls)