DENPASAR, bicarabali.com – Pemerintah akhirnya meresmikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) secara nasional mulai 1 April 2026. Setelah sempat menjadi wacana pasca-Lebaran, kini skema kerja dari rumah itu benar-benar dijalankan, meski dalam porsi terbatas, yakni hanya satu hari dalam sepekan.
Kebijakan ini diatur melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ, yang mewajibkan pemerintah daerah menerapkan WFH setiap hari Jumat bagi ASN, dengan tetap menjaga kualitas layanan publik.
Dengan demikian, pola kerja birokrasi Indonesia resmi bergeser ke sistem hybrid, yaitu, empat hari bekerja dari kantor (WFO) dan satu hari bekerja dari rumah (WFH).
Namun, pertanyaannya, apakah ini benar langkah strategis, atau sekadar simbol kebijakan yang ingin terlihat modern?
Efisiensi Energi Jadi Alasan Utama
Pemerintah tidak lagi membingkai WFH sebagai warisan pandemi. Narasi yang kini dikedepankan justru soal efisiensi, terutama penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan anggaran negara.
Dengan mengurangi mobilitas ASN satu hari dalam seminggu, pemerintah berharap konsumsi energi bisa ditekan. Ini menjadi respons atas tekanan global, termasuk fluktuasi harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik.
Selain itu, WFH juga didorong sebagai bagian dari percepatan digitalisasi birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam logika ini, bekerja tidak lagi harus identik dengan kehadiran fisik di kantor.
Meski terdengar fleksibel, kebijakan ini tidak berlaku untuk semua. Sejumlah sektor tetap diwajibkan bekerja dari kantor, terutama yang bersentuhan langsung dengan layanan publik.
Tenaga kesehatan, petugas kebersihan, layanan administrasi kependudukan (dukcapil), hingga aparat keamanan tetap harus hadir secara fisik. Dengan kata lain, WFH hanya menyasar pekerjaan administratif dan berbasis digital.
Ini memunculkan pertanyaan lain, apakah kebijakan ini justru menciptakan kesenjangan baru di dalam tubuh ASN itu sendiri?
Diawasi Ketat, Dievaluasi Cepat
Pemerintah tampaknya tidak ingin kebijakan ini berjalan tanpa kontrol. Setiap pemerintah daerah diwajibkan melaporkan pelaksanaan WFH secara berkala, bahkan akan dievaluasi dalam waktu dua bulan sejak penerapan.
Langkah ini menunjukkan bahwa WFH masih berada dalam tahap uji efektivitas. Pemerintah ingin memastikan produktivitas tidak menurun, sekaligus mengukur dampak nyata terhadap efisiensi energi.
Namun, pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa WFH bukan tanpa masalah. Disiplin kerja, pengawasan kinerja, hingga potensi “jam kerja semu” menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terjawab.
Di satu sisi, kebijakan ini bisa dibaca sebagai langkah maju. Dunia kerja global memang sudah lama bergerak ke arah fleksibilitas. Konsep bekerja dari mana saja bukan lagi hal baru.
Namun di sisi lain, penerapan yang hanya satu hari dalam seminggu—dan itu pun seragam di hari Jumat—menyisakan kesan formalitas. Alih-alih fleksibel, justru terasa kaku.
Apakah ASN benar-benar diberi ruang untuk bekerja lebih adaptif? Atau ini hanya penyesuaian kecil agar tampak mengikuti tren global?
Bali dan Realitas Lapangan
Di daerah seperti Bali, kebijakan ini juga menarik untuk diamati. Sebagai wilayah dengan sektor pariwisata yang dominan, ritme kerja tidak sepenuhnya bisa diseragamkan dengan logika birokrasi pusat.
Banyak layanan publik di Bali yang berkaitan langsung dengan mobilitas wisatawan. Artinya, kehadiran fisik aparatur tetap menjadi kebutuhan utama. Di titik ini, WFH mungkin lebih relevan sebagai simbol transformasi ketimbang solusi konkret.
Terlepas dari berbagai catatan, satu hal yang pasti, bahwa WFH telah menandai perubahan cara pandang terhadap kerja di sektor pemerintahan.
Bekerja tidak lagi sepenuhnya soal hadir di kantor, melainkan tentang hasil dan output. Setidaknya, itu yang ingin dibangun melalui kebijakan ini.
Namun perubahan budaya tidak bisa lahir dari satu surat edaran. Ia membutuhkan kesiapan sistem, infrastruktur digital, dan—yang paling penting—mentalitas kerja.
Jika tidak, WFH hanya akan menjadi rutinitas baru setiap Jumat. Sebuah jeda dari kantor, tanpa benar-benar mengubah cara kerja. (AWJ/BB)