DENPASAR, bicarabali.com – Di tengah capaian ekonomi yang terus tumbuh positif, Gubernur Bali Wayan Koster justru mengingatkan adanya tantangan serius yang menyertai lonjakan sektor pariwisata. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali di Kantor OJK Bali, Denpasar, Selasa (14/4/2026).
Menurut Koster, pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,82 persen pada 2025 menempatkan provinsi ini di posisi empat secara nasional. Capaian tersebut dinilai istimewa karena Bali tidak memiliki sumber daya tambang seperti daerah lain. Selain itu, pendapatan per kapita meningkat, kesenjangan menurun, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79.
Namun, di balik angka-angka tersebut, Koster menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan. Ia menyebut tingginya aktivitas pariwisata membawa konsekuensi serius, mulai dari kemacetan, persoalan sampah, tekanan terhadap infrastruktur, hingga ancaman terhadap ketahanan air dan pangan.
“Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga keuangan di Bali berjalan sangat baik dalam mendukung ekosistem perekonomian, termasuk memperkuat perbankan daerah maupun nasional,” ujarnya.
Data menunjukkan, kunjungan wisatawan ke Bali pada 2025 mencapai lebih dari 16,3 juta orang, terdiri dari 7,05 juta wisatawan mancanegara atau meningkat sekitar 750 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menegaskan posisi Bali sebagai destinasi wisata dunia yang tetap diminati.
“Bali tetap dicintai wisatawan. Astungkara, kunjungan terus meningkat,” kata Koster.
Pariwisata sendiri masih menjadi tulang punggung ekonomi Bali dengan kontribusi mencapai 66 persen terhadap perekonomian daerah. Bahkan, Bali menyumbang sekitar 55 persen devisa pariwisata nasional atau setara Rp176 triliun dari total Rp319 triliun.
“Bali ini kecil, tetapi berkah. Kontribusinya sangat besar bagi nasional,” ujarnya.
Karena itu, Koster menekankan pentingnya penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, OJK, dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI Hermawan Bekti Sasongko menilai tantangan yang dihadapi Bali justru merupakan dampak dari keberhasilan itu sendiri.
“Permasalahan di Bali adalah problem of success, dampak dari kesuksesan itu sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengukuhan Kepala OJK Bali bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Peran UMKM dan lembaga keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga dinilai sangat penting dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Adapun Parjiman resmi menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Bali sejak awal Maret 2026, menggantikan Kristrianti Puji Rahayu. Ia akan memimpin pengawasan sektor jasa keuangan di Bali, termasuk penertiban lembaga keuangan ilegal.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menyinggung upaya pelestarian budaya Bali, salah satunya melalui pemberian insentif bagi keluarga dengan anak ketiga dan keempat yang menggunakan nama tradisional Nyoman dan Ketut.
Koster berharap kepemimpinan baru di OJK Bali dapat memperkuat kontribusi sektor keuangan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Bali yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.(AWJ/BB/Rls)